Pages Navigation Menu

Badan Restorasi Gambut RI Lakukan FGD Terkait Tindak Lanjut Perluasan Aksi Restorasi Gambut Kesatuan Hidrologis Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti

Badan Restorasi Gambut RI Lakukan FGD Terkait Tindak Lanjut Perluasan Aksi Restorasi Gambut Kesatuan Hidrologis Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti

Suasana pelaksanaan diskusi terfokus aksi restorasi gambut, di Gedung Menara Lancang Kuning. Foto : Diah/PSB-UR

Pekanbaru (3/3); Badan Restorasi Gambut RI kembali mengadakan diskusi terfokus terkait tindak lanjut perluasan aksi restorasi gambut kesatuan hidrologis Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Dalam FGD ini turut serta berbagai stakeholder dalam aksi perluasan restorasi gambut kesatuan hidrologis di Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau, CSEAS Univesitas Kyoto, RIHN beserta PSB-LPPM UR, Adapun tujuan dari FGD ini menurut Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG Dr. Haris Gunawan adalah pengarus utamaan terkait dengan apa yang menjadi kebijakan nasional, menghimpun gagasan pemikiran yang genuine tapi menerobos, serta mendiskusikan poin-poin strategis dari restorasi gambut KHG Pulau Tebing Tinggi.

Dengan diadakannya FGD ini diharapkan dapat melanjutkan aksi restorasi gambut pada kawasan Pulau Tebing Tinggi dan memiliki luaran antara lain mendokumentasikan konsep perluasan dan penguatan aksi konkret restorasi gambut di tingkat tapak dengan memberdayakan modal sosial masyarakat; mendokumentasikan konsep sinergisitas berbagai pemangku kepentingan dalam aksi konkret pengembangan laboratorium internasional restorasi gambut tropis pada kawasan pengembangan hutan desa dan menentukan langkah strategis serta teknis pengembangan hutan desa berbasis kelembagaan ditingkat tapak (Baca: Masyarakat Lokal).

Acara yang diadakan di Auditorium Menara Lancang Kuning ini dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya Prof. Kosuke Mizuno (Kyoto University), Prof. Azwar Maas (UGM), Dr. Adhy Prayitno, Zuli Laili Isnaini, MA (UR), Dr. Mahfudz (Kepala BBKSDA Riau), Prof. Ir. Thamrin, M.Sc (Wakil Rektor I UR), Dra. Yulwiriati Moesa (Dinas LHK) dan   Riko Kurniawan (WALHI Riau).

Dalam pemaparannya, Prof. Kosuke Mizuno menyebutkan bahwa masalah sosial masih menjadi tantangan dalam upaya restorasi gambut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pihak KLHK, Hanni Adiati, M.Sc yang yang juga merupakan fasilitator dalam FGD tersebut. Merespon hal itu, Tim Pusat Studi Bencana – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau (PSB-LPPM UR) sebelumnya telah melaksanakan riset aksi restorasi gambut berbasis masyarakat melalui restorasi hidrologi gambut dan percobaan produksi bibit tanaman restorasi gambut di Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Zuli Laili Isnaini, MA sebagai salah satu anggota Tim PSB-LPPM UR juga menambahkan, perlu diadakannya workshop ataupun sosialisasi sampai ke tingkat bawah untuk masyarakat, khususnya di Meranti terkait upaya restorasi gambut. “Upaya restorasi ini tidak hanya mengandalkan pemerintah saja tapi juga masyarakat, karena masyarakat sering dianalogikan sebagai pelaku ataupun korban dari degradasi lahan gambut.” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Ashaluddin Jalil menekankan pentingnya restorasi sosial atau menata kembali kehidupan masyarakat setempat secara menyeluruh dalam upaya restorasi gambut. Integrated research harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengatur mekanisme yang tepat agar hutan dan manusia tetap hidup.

FGD ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi upaya restorasi gambut berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh BRG dan pemangku kepentingan lainnya di Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk upaya restorasi gambut di wilayah-wilayah gambut lainnya di Indonesia. BRG menargetkan akan merestorasi 2.4 juta hektar lahan gambut di Indonesia, dimana 800 ribu hektar berada di Propinsi Riau dan sebagiannya berada di Kepulauan Meranti.