Pages Navigation Menu

Pusat Studi Bencana UR Mengajak Berbagai Pihak serta Masyarakat dalam Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran di Kesatuan Hidrologis Gambut, Bukit Batu Melalui Dialog Percepatan Aksi

Pusat Studi Bencana UR Mengajak Berbagai Pihak serta Masyarakat dalam Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran di Kesatuan Hidrologis Gambut, Bukit Batu Melalui Dialog Percepatan Aksi

Suasana dialog percepatan aksi restorasi gambut dengan dihadiri berbagai narasumber. Foto : Sinta/PSB-UR

Pekanbaru (4/4); Pusat Studi Bencana UR adakan dialog percepatan aksi restorasi gambut dan pencegahan kebakaran di Kesatuan Hidrologis Gambut, Kecamatan Bukit Batu. Dalam diskusi ini, PSB mengajak berbagai pihak diantaranya Badan Restorasi Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD Provinsi Riau, Dinas LHK Riau, WWF, BBKSDA, Walhi, MPA Se-kecamatan Bukit Batu serta berbagai perguruan tinggi dan NGO lainnya. Dalam sambutannya, Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG, Dr. Haris Gunawan menyebutkan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memunculkan semangat untuk memantapkan restorasi gambut dan menuntaskan permasalahan kebakaran lahan gambut.  Harapannya setelah dialog ini dapat terbentuk suatu gerakan untuk memperbaiki Riau yang dianggap sebagai “daerah penghasil asap” menjadi model “daerah bebas asap” melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan masyarakat, berdasarkan ilmu dan pengetahuan.

Acara yang diadakan di Ballroom Hotel Pangeran ini dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya Dr. Haris Gunawan (BRG RI), Dr. Sigit Sutikno, MT (PSB UR), Dra. Yulwiriati Moesa (DLHK Riau), Drs. Ahmad Muhammad, M.Si (PSB UR), Dr. Untung Suprapto (KLHK), Erwan Efendi (PT. Surya Dumai Agrindo), Bandai Butar Butar (PT. Bukit Batu Hutani Alam) dan Wahyu (PT. Sekato Pratama Makmur).

“Kunci dari permasalahan Kesatuan Hidrologis Gambut adalah air, sehingga konsep berbagi airnya harus didiskusikan agar di Bukit Batu tidak terjadi banjir saat musim hujan, dan kering saat musim kemarau.  Selain itu perlu pengelolaan yang tidak diklaim oleh pihak-pihak tertentu saja.” Ungkap Dr. Haris Gunawan dalam pemaparannya.  Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pihak PSB UR, Dr. Sigit Sutikno bahwa kondisi kebakaran biasanya terjadi di daerah yang memiliki banyak kanal. Lingkungan yang memiliki kanal menunjukkan bahwa overdrain oleh kanal menyebabkan kanal cepat kering dan mudah sekali terbakar. Perlu penambahan instrumen untuk memonitoring kondisi hidrologi secara real time untuk akurasi quick assessment potensi kebakaran lahan dan penguatan sistem informasi.

Staff Kementerian KLHK, Hanni Adiati, M.Sc, yang juga merupakan fasilitator dalam diskusi tersebut menekankan gambut merupakan suatu ekosistem yang utuh dan tidak bisa dikotak-kotakkan karena akan berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Sehingga pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur kanal yang terdapat di perusahaan-perusahaan. Beliau juga menambahkan bahwa saat ini KLHK sedang menyusun rencana untuk program tukar guling kawasan atau landswap, yaitu memindahkan gambut ke daerah mineral.

Menurut Dr. Ir. Mahfudz, M.P selaku kepala BBKSDA Riau, tukar guling kawasan tidak perlu dilakukan mengingat kinerja perusahaan HTI belum optimal dan produksi kayunya tergolong rendah, hanya 30-50 ton per ha. “Saat ini, perusahaan masih menggunakan bibit yang sembarangan. Seharusnya, setiap hektar lahan bisa menghasilkan 120 sampai dengan 180 ton kayu jika menggunakan bibit unggul. Sehingga yang terpenting saat ini adalah upaya intensifikasi dari perusahaan untuk meningkatkan produksi melalui penggunaan bibit unggul. ” ungkapnya.

Berbicara tentang permasalahan gambut tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat setempat. Dalam pemaparannya, Drs. Ahmad Muhammad menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat berbeda-beda dari desa ke desa, dan hal itu berkonsekuensi kepada bagaimana masyarakat merespon bencana yang mengancam. Menanggapi hal tersebut, Dr. Untung Suprapto menerangkan bahwa sebelumnya pihak KLHK telah memberi beberapa pelatihan kepada masyarakat seperti pembuatan kompos dan arang. Harapannya, pemerintah juga ikut mendukung masyarakat dengan memasarkan produk yang mereka buat.

Puncak dari dialog ini yaitu dihasilkannya kesepakatan dari berbagai pihak untuk saling bahu membahu menghadapi permasalahan yang ada melalui deklarasi komitmen tata kelola gambut di Giam Siak Kecil, Bukit Batu. Selain fokus kepada penanggulangan dan pemadaman, pihak-pihak terkait juga akan menjadikan upaya pencegahan sebagai prioritas utama. Kedepannya, masyarakat setempat bersama peneliti serta pihak lainnya dapat melakukan diskusi ataupun penyusunan rencana kerja di Pondok Restorasi Kerja yang juga telah diresmikan dalam acara tersebut.

Penandatanganan deklarasi komitmen tata kelola gambut di Giam Siak Kecil, Bukit Batu. Foto : Nasri/PSB-UR